Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum

sunardi sunardi

Abstract


Abstrak

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahi pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dari kinerja pemerintahan, serta untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengawasan pemerintahan yang dilaksanakan oleh DPR tidak memuaskan. Masalah yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi pengawasan terdiri dari 1) ketidak mampuan Parlemen untuk membawa pejabat negara berkenaan dengan hak interpelasi DPR, 2) kurangnya anggaran yang memadai untuk fungsi pengawasan langsung dari pelaksanaan kebijakan pemerintah, 3) berkaitan dengan rekrutmen internal partai politik yang merupakan wadah tempat calon anggota legislatif dipersiapkan untuk dipilih rakyat dalam pemilu legislatif., 4) akuntabilitas internal dari DPR yang membuat kinerja dari DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan menjadi terhambat.

 

Kata kunci: Fungsi Pengawasan DPR, Good Governance dan Clean  Government


Keywords


Fungsi Pengawasan DPR, Good Governance dan Clean Government

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku

B.N.Marbun, DPR : Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, Edisi Revisi,Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,2002.

David E. Apter, Pengantar Analisa Politik, Jakarta : LP3ES,2011.

Garreth Griffith, Parliament and Accountability: The Role of Parliamentary Oversight Commitees, Briefing Paper of NSW Parliamentary Library Research Service,2005.

Jimly Ashidiqie, Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005.

Ronny Hanntijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan jurumetri, Ghalia Indonesia, Jakarta,1990.

Sanit, Arbi, Swadaya Politik Masyarakat: Telaah tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi, cetakan keenam, Jakarta : CV. Rajawali,2004.

__________, Sistem Politik di Indonesia, cetakan ketiga, Jakarta : CV. Raja Grafindo Persada,2008.

Journal

Hana Hariani, Implementasi Fungsi Pengawasan Legislatif dalam Perspektif Otonomi Daerah, Jurnal Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Malang,2014.

Hans Gripnau, Journal : Utrecht Law Review, Volume 9, Issue 2 (March) 2013, ISSN: 1871-515X, Equality, Legal Certainty and Tax Legislation in the Netherlands Fundamental Legal Principles as Checks on Legislative Power: A Case Study

M. Arsyad Mawardi, 2008, Pengawasan dan Keseimbangan antara DPR dan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Jurnal Hukum Vol. 15, No. 1, Januari 2008.

Muh. Yusuf, Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran (Study di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi barat), Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1, November 2012

Priit Suve, A Journal of Vytautas Magnus University, VOLUME 8, NUMBER 1 (2015), ISSN 2029-0454, Designing Multidimensional Policing Strategy And Organization: Towards A Synthesis Of Professional And Community Police Models.

Zulkarnain Ridlwan, 2015, Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2, Juni 2015.




DOI: http://dx.doi.org/10.26877/m-y.v1i2.2917

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Meta-Yuridis



Jurnal Meta-Yuridis

Alamat Redaksi: Kantor Jurnal Meta-Yuridis UPGRIS Gedung Pusat Ruang Fakultas Hukum, Jalan Sidodadi Timur No. 24 Dr. Cipto Semarang.

Telp. (024) 8316377; Faks. (024) 8448217.

Pos-email: Meta-Yuridis@upgris.ac.id dan metayuridisjurnal@gmail.com.