Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Anti Korupsi di Desa Watesari Sidoarjo
Abstract
Tata kelola pemerintahan tidak hanya menjadi kajian yang dilematis di ranah pemerintahan pusat dan daerah, namun juga di taraf pemerintahan desa. Kebijakan pembangunan dengan memberikan dana desa di setiap desa di ilayah Republik Indonesa membuat tidak hanya desa sebagai sebuah wilayah terdampak modernisasi pembangunan, tapi juga diimbangi dengan kebutuhan sumber daya manusia termasuk aparatur desa di dalamnya untuk terus melakukan pembaruan pengetahuan serta kemampuan dalam pengelolaan dana desa tersebut. Salah pengelolaan, atau bahkan salah pengadministrasian dalam mengelola dana desa tidak hanya berdampak pada kemunduran pembangunan desa, tapi juga dianggap sebagai budgeting fraud dan termasuk dalam tindak korupsi. Pengabdian kepada masyarakat ini mencoba tidak hanya memberikan sharing knowledge terkait isu-isu tata kelola pemerintahan tapi juga memberikan pendampingan terkait pengadministrasian serta pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Hasil dari agenda ini diharapkan mampu memberikan pemahaman serta praktek pengadministrasian serta perencanaan pengelolaan dana desa agar terhindar dari upaya-upaya penyalahgunaan keuangan (korupsi).
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Anwar, S. (n.d.). Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
Arsyad, S. (2019). ACC Sulawesi Sebut Kasus Korupsi Dana Desa Meningkat di Sulsel. Retrieved Desember 9, 2020, from https://makassar.sindonews.com/read/19260/1/acc-sulawesi-sebut-kasus-korupsi-dana-desa-meningkat-di-sulsel-1546876901
Azhar, M. (2003). Pendidikan Antikorupsi. Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisis Antarumat Beragama untuk Antikorupsi.
Bima, M. R., Kamal, M., & Djanggih, H. (2020). Pelatihan dan Penyuluhan Pengelolaanalokasi Dana Desa (ADD). JIPEMAS: Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat, Volume 3(Nomor 1), 63-77.
Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Law Reform, 15(1), 85-97.
Ihsanudin. (2019). ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar. Retrieved Desember 8, 2021, from ,https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all
Kadir, u., & Moonti, R. M. (2018). Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 6(Nomor 3), 430-442.
Kementerian Keuangan RI. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Lokadata. (2020, Oktober 9). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, 2004-2020. Retrieved from Lokadata: https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2004-2020-1611921280
Manihuruk, T. N. (2019). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kampar. Jurnal Gagasan Hukum, 1(1), 63-87.
Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 3(1), 214-239.
Pusat Edukasi Anti Korupsi. (n.d.). Teori-Teori Penyebab Korupsi. Retrieved Desember 9, 2021, from https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi
Republik Indonesia. (2014). Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Republik Indonesia.
Sofiyanto, M., Mardani, R. M., & Salim, M. A. (2017). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Jurnal Ilmiah Riset Manajemen, 6(4), 30.
Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48(2), 323-344.
DOI: https://doi.org/10.26877/e-dimas.v14i1.11515
Refbacks
- There are currently no refbacks.
View My Stats
Jurnal E-Dimas telah terindeks pada:
E-Dimas (Educations-Pengabdian kepada Masyarakat) by LPPM Universitas PGRI Semarang is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.Based on a work at http://journal.upgris.ac.id/index.php/e-dimas.