Penyuluhan Pemanfaatan Media untuk Penguatan Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Sri Hastjarjo, Rutiana Dwi Wahyunengseh

Abstract


Pemanfaatan media Sosial oleh pemerintah daerah perlu dikuatkan di era tata kelola pemerintahan berbasis digital. Salah satu aspek penting adalah penguatan ketrampilan birokat menuliskan pesan dalam media sosial yang bersifat soft message, sehingga menarik untuk publik. Karakter birokrasi terbiasa formal, kaku, terbiasa dengan bentuk kalimat perintah, dan struktural. Sebaliknya media sosial memiliki karakter egaliter, persuasif, provokatif. Dua hal yang berbeda karakter ini dituntut menyatu di era industri 4.0. Solusi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik di era 4.0 adalah meningkatkan ketrampilan pemerintah beradaptasi dengan karakter media sosial. Oleh karena itu PKM ini merancang penyuluhan kepada OPD di Kota Magelang supaya memanfaatkan media sosial dengan optimal untuk kebijakan penanggullangan kemiskinan. Metode PKM menggunakan prinsip transfer pengetahuan dan ketrampilan dari tim PKM kepada aparatur pemerintah kota Magelang. Metode dilakukan memenuhi aspek KAP (kognitif, dafektif, psikomotorik), dengan bentuk (a) diseminasi informasi; (b) Pelatihan; (c) Pendampingan; (d) Monitoring dan evaluasi. Hasilnya aparatur pemerintah kota mendapatkan pengetahuan tentang: (a) prinsip-prinsip budaya mendengar melalui posting isu kemiskinan di media sosial; (b) prinsip-prinsip budaya melayani dalam menanggapi komentar masyarakat dan menyelesaikan permasalahan masyarakat, terutama atas suara dari kelompok rentan yang cenderung voiceless. Kegiatan ini melembagakan model “New media governance”, yaitu pemanfaatan media sosial untuk mendukung implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas kemitraan, pemberdayaan masyarakat, evidence based, integratif, dan keberlanjutan.


Keywords


new media; digital governance; penanggulangan kemiskinan

Full Text:

PDF

References


Bryer, T.A. 2010. Across the Great Divide: Social Media and Networking for Citizen Engagement. In Connected Communities: Local Governments as a Partner in Citizen Engagement and Community Building, A White prepared for the Alliance for Innovation, James Svara and Janet Denhardt (eds.), pp 73-79.

Carr, C.T. & Hayes, R.A. 2015. Social Media: Defining, Developing, and Divining. Atlantic Journal of Communication, 23(1), pp. 46-65.

Eggers, W.D., 2004. Government 2.0: Using technology to improve education, cut red tape, reduce gridlock, and enhance democracy. Lanham, MD: Rowman & Littlefield

Kaplan, A.M. & Haenlein, M., 2010. Users of the world, unite. The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), pp. 59–68.

Noveck, B.S., 2009. Wiki government: How technology can make government better, democracy stronger, and citizens more powerful. Washington, DC: Brookings Institution Press.

Noveck, B.S., 2011. Defining open government. Online source: http://cairns.typepad.com/blog/ 2011/04/ whats-in-a-name-open-gov-we-gov-gov-20-collab¬orative-government. Retrieved on May 20, 2018.

Wahyunengseh, Hastjarjo, Suharto, 2018. Social Media and Poverty: Paradoxes of Communicating Poverty Issues on Facebook. Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi (International Journal of Administrative Science & Organization), 25(3).

Wahyunengseh, Nugroho, Mulyaningsih, 2017. Kajian Perluasan Jangkauan Ekonomi e-Coommerce, Bappeda Kota Magelang, unpublished.

West, D.M. 2004. E-Government and the Transformation of Service Delivery and Citizen Attitudes. Public Administration Review, 64 (1), pp. 15-27.




DOI: https://doi.org/10.26877/e-dimas.v11i2.4377

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Visitor Statistics View My Stats

Jurnal E-Dimas telah terindeks pada:

          

Creative Commons License

E-Dimas (Educations-Pengabdian kepada Masyarakat) by LPPM Universitas PGRI Semarang is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at http://journal.upgris.ac.id/index.php/e-dimas.
 
slot gacor slot