Literasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terkait Pajak UKM

Rachmawati Meita Oktaviani; Sunarto Sunarto; Sartika Wulandari

doi:10.26877/e-dimas.v11i3.5738

Literasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terkait Pajak UKM

Rachmawati Meita Oktaviani, Sunarto Sunarto, Sartika Wulandari

Abstract

Sebuah aturan yang baru diluncurkan bisa saja memunculkan penafsiran masing-masing untuk setiap pembacanya. Literasi adalah hal yang penting dalam membentuk pemahaman. Literasi yang dilakukan terkait dengan penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Terkait penerapan Peraturan Pemerintah ini pihak yang akan terdampak adalah UKM. Masalah yang muncul terkait dengan perturan ini adalah bagaimana teknis penerapan dan pelaksanaannya. Tujuan dilakukan kegiatan literasi ini UKM memiliki pemahaman perpajakan yang lebih baik. Ini dibuktikan dengan benar melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Metode pengabdian yang dilakukan dengan cara penyuluhan dan simulasi. Penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Peratura Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Sementara simulasi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai teknis pengisian Surat Pemberitahuan Pajak. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini UKM memiliki pemahaman Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018. Selain itu UKM sudah memiliki ketrampilan dalam penyusunan SPT Tahunan agar apa yang disampaikan benar.

Keywords

literasi; peraturan pemerintah; UKM

Full Text:

PDF

References

Indriani, Y. (2019). The Effect Of Application Tax Administration Modernization Systems On Tax Payers Levels Satisfaction. 7(5), 12.

Kemenkeu. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Lallo, A. (2019). Effects of taxpayer compliance with taxpayer consciousness as intervening variable. Advances in Social Sciences Research Journal, 6(1). https://doi.org/10.14738/assrj.61.5963

Oktaviani, R. M., & Adellina, S. (2016). Kepatuhan Wajib Pajak UKM. Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan, 5(2). https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/5942

Oktaviani, R. M., Kurnia, H., Sunarto, S., & Udin, U. (2020). The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: The role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy. Accounting, 89–96. https://doi.org/10.5267/j.ac.2019.12.004

Oktaviani, R. M., & Poerwati, R. T. (2015). Analisis Perbandingan Penerapan Self Asessement System Pra Dan Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Kontemporer, 1(01), Article 01. http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/EBK/article/view/346

Purnamasari, P., & Oktaviani, R. M. (2020). Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21(1), Article 1. https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1088

Reddy, P. S., & Govender, J. (2013). Democratic decentralisation, citizen engagement and service delivery in South Africa: A critique of legislative and policy considerations. Africanus, 43(1), 78–95.

Wahdi, N., & Suratman, S. (2018). Efektifitas Penerapan PP No.46 Tahun 2013 bagi UMKM terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama di Semarang. Jurnal Ilmiah Aset, 20(1), 37–45.

Zawitri, S., & Yuliana, E. (2016). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Setelah Diberlakukan Tarif 1 % (Final) PPh (Studi Kasus di KPP Pratama Pontianak). Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan, 5, 144. https://doi.org/10.26418/jebik.v5i2.17147

DOI: https://doi.org/10.26877/e-dimas.v11i3.5738