POTRET BIROKRASI PENDIDIKAN DI INDONESIA

Abstract

Abstract.

Birocracy can be mean aswork procedure, organization system, and power to make decisions. This analisys of education birocracy through four approachs.First, the attitude of birocrat either at school, subdistrict, district, provinsi and national level besides organization caracteristics.Second, level of services given by education birocrats.Thirth, the power to make decisions.Fourth, the quality of personel. The result of analisys shows as follows. First, attitude of birocrats and organizational caracteristics did?óÔé¼Ôäónt support to finish their duties well. It was proven from the the low of budget absorbtion, usually the budget ubsorbtion happen on the last two month of the year. When it?óÔé¼Ôäós happen the program and activities in eduation sector will not effective. Second, level of services given by education birocrast are still low as shown from the apaty of personel, brush off, coldness, condesclusion, robotism, role book, and round a
round.Thirth, education birocrat have no power to make decision of education problems especially on evaluation and finance of education. Fourth, the quality of education personel did not qualified because they were selected politically rather than by their capability background. The betterment of education birocracy will happen through the betterment of attitudes of education personel, organizational system and prosedures, give higher power to make decisions, and capacity building to education personel.

Abstrak.

Birokrasi dapat dipahami sebagaiprosedur kerja, sistem keorganisasian, dan kekuasaan untuk mengambil keputusan.Analisis birokrasi pendidikan dapat dilakukan
melalui empat pendekatan.Pertama, melalui tingkah laku para pelaku pendidikan mulai dari sekolah/UPT pendidikan, serta dinas pendidikan dan karakteristik birokasi. Kedua, dilihat dari tingkat pelayanan dalam konsep administrasi publik (karena membahas birokrasi tidak lengkap tanpa melongok bahasan administrasi public).Ketiga, kewenangan untuk mengambil keputusan pendidikan secara mandiri.Keempat, kualitas para birokrat bidang pendidikan.Hasil analisis birokrasi dari keempat telaah tersebut adalah sebagai berikut.Pertama, tingkah laku para pelaku pendidikan belum menunjukkan perilaku yang
baik sebagai birokrat dan dikukung belum adanya sistem organisasi yang baik. Hal ini dapat ditunjukkan dari rendahnya penyerapan anggaran secara merata, dan biasanya
serapan anggaran terjadi besar-besaran terjadi pada 2 bulan terakhir pada setiap tahun sehingga hasilnya tidak efektif. Kedua, dilihat dari tingkat pelayanan para penyedia
layanan pendidikan banyak sekali sikap apatis, menolak berurusan, sikap dingin, memandang rencah masyarakat, para pegawai pendidikan bekerja secara mekanis dan
taat prosedur.Ketiga, lembaga pendidikan di kabupaten dan sekolah tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan pendidikan secara mandiri terutama dalam
penilaian pendidikan dan pembiayaan pendidikan.Keempat, kualitas birokrat pendidikan banyak yang tidak berkualitas karena pengangkatan birokrat pendidikan tidak didasarkan
pada kompetensi tapi lebih banyak pertimbangan politis.Untuk memperbaiki birokrasi pendidikan maka dapat dilakukan melalui perbaikan tingkah laku karyawan, sistem dan
prosedur keorganisasian, pemberian kewenangan yang lebih kepada para pelaku pendidikan, dan peningkatan kapasitas para birokrat pendidikan.

Kata Kunci: birokrasi pendidikan, otonomi pendidikan, pengambilan keputusan.