PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SEBAGAI PENGENDALI FUNGSI DALAM PEMBANGUNAN LANJUTAN LABORATORIUM B2P2TOOT TAWANGMANGU

Raju Moh Hazmi; Nurul Adhha; Lisa Analisa

doi:10.26877/m-y.v5i1.8259

PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SEBAGAI PENGENDALI FUNGSI DALAM PEMBANGUNAN LANJUTAN LABORATORIUM B2P2TOOT TAWANGMANGU

Raju Moh Hazmi, Nurul Adhha, Lisa Analisa

Abstract

Pembangunan gudang logistik Polres Lamongan, sebagai salah satu elemen infrastruktur publik, perlu dilakukan pengawasan dengan tingkat efisiensi yang tinggi untuk mendukung kebutuhan operasional kepolisian. Beberapa masalah operasional telah muncul yang menghambat penyelesaian tepat waktu. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keterlambatan dalam pengiriman material yang sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam proyek pembangunan Gudang Logistik Polres Lamongan, dengan fokus pada peran kontraktor, supplier, konsultan, dan pemilik proyek. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat menyebabkan keterlambatan proyek konstruksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis regresi linier berganda untuk menentukan hubungan antara variabel independen (lingkungan kerja, keterlambatan material, peralatan, tenaga kerja, dan perubahan desain) dengan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor tenaga kerja memiliki pengaruh terbesar terhadap keterlambatan proyek, dengan nilai beta 0,455, diikuti oleh perubahan desain yang memiliki pengaruh positif meskipun kecil. Sementara itu, faktor lingkungan kerja, keterlambatan material, dan peralatan tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Untuk mengatasi keterlambatan, penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam koordinasi antar pihak terkait, manajemen sumber daya yang lebih baik, dan perencanaan yang lebih matang. Penelitian ini memberikan wawasan yang penting untuk meningkatkan pengelolaan proyek konstruksi dan mencegah keterlambatan yang tidak terduga pada proyek-proyek serupa di masa depan.

Keywords

wasiat wajibah, murtad, kewarisan, keadilan, Mahkamah Agung

Full Text:

PDF

References

Maelah, Ana. (2019). Cara Penyelesaian Wasiat Wajibah Menurut Ibnu Hazm dan Hazairin, Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islamâ€, Vol. 20 (1). http://dx.doi.org/10.37035/syakhsia.v20i1.1987

Zubaidah, Ikrufah. (2017). al-Wasiah al-Wajibah bayna al-Taâ€™silu al-Fiqhi wa al-Tanzil al-Qanun, Majalah al-Wahat li al-Buhuts wa al-Dirasat, Vol. 10 (1).

Hidayati, S. (2012). Ketentuan wasiat wajibah di pelbagai negara Muslim kontemporer. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 12 (1). DOI: 10.15408/ajis.v12i1.982

Syahr, Zulfia Hanum Alfi. (2016). Wasiat Wajibah sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama dalam Perkembangan Sosial Masyarakat. Holistik, Vol. 1 (2). DOI: 10.24235/holistik.v1i2.905

Karaluhe, Sintia Stela. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris. Lex Privatum, Vol. 4 (1).

Ilhami, Haniah. (2015). Development of the regulation related to obligatory bequest (wasiat wajibah) in Indonesian Islamic inheritance law system. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 27 (3). https://doi.org/10.22146/jmh.15884

Nugraheni, D. B., Ilhami, H., & Harahab, Y. (2010). Pengaturan dan implementasi wasiat wajibah di Indonesia. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 22 (2). https://doi.org/10.22146/jmh.16229

Raharjo, A. P., & Putri, E. F. D. (2019). Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018. Jurnal Suara Hukum, Vol. 1 (2). DOI: http://dx.doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p172-185

Setiawan, E. (2017). Penerapan wasiat wajibah menurut kompilasi hukum islam (KHI) dalam kajian normatif yuridis. Muslim Heritage, Vol. 2 (1).

Fauzi, M. Y. (2020). Wasiat Wajibah Terhadap Non Muslim dan Kontribusinya Terhadap Hukum Keluarga. Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 5 (1). https://doi.org/10.25217/jm.v5i1.902

Nofiardi. (2018). Wasiat Wajibah dan Perkembangannya, Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 10 (1). DOI : 10.30983/alhurriyah.v10i1.377

Ramdhani, R. (2015). Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam. Lex Et Societatis, Vol. 3 (1).

Muhibbin. (2012). Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat di luar perkawinan Sah, dan Anak dari Orang tua Beda Agama dalam Muchit A. Karis (ed), Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, hal. 280

MK, Anshary. Hukum Kewarisan Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran dari Fikih Klasik ke Fikih Indonesia Modern. Mandar Maju, hal. 141.

Putusan MA Nomor 331 K/Ag/2018, hal. 11.

Putusan MA Nomor 331 K/Ag/2018, hal. 12.

Arif, Muhammad Rinaldi. (2017). Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 (2). https://doi.org/10.30596/dll.v2i2.1161

Soeroso, R. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, hal. 115.

Lebacqz, K. (1986). Six theories of justice: Perspectives from philosophical and theological ethics. Augsburg Books,.hal. 49.

Rawls, John. (1971). A Theory Of Justice, (Revised Edition). The Belknap Press Of Harvard University Press, hal. 53.

Soetoprawiro, K. (2010). Keadilan Sebagai Keadilan. Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 28 (2).

Shidarta. (2013). Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Akar Filosofis. Genta Publishing, hal. 150.

Lili, R., & Rasjidi, I. T. (2004). Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum. Citra Aditya Bakti.

Farida, Maria. (1998). Ilmu Perundang-Undangan. Kanisius, hal. 14.

Marzuki, Peter Mahmud. Normatif dan Positivistis, Makalah Pleno Konferensi Ke-III Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Surabaya, 27-28 Agustus 2013, Universitas Airlangga, hal. 5.

Curzon, P. (1998). Jurisprudence Lecture Notes. Routledge, hal.188.

Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, hal. 300.

Kristiana, Yudi. (2009). Menuju Kejaksaan Progresif: Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, LSHP, hal. 25.

Faisal. (2009). Menerobos Positivisme Hukum, Gramata Publishing, hal. 96.

Karim, Nova Sagitarina A. (2020). Analisa Terhadap Putusan Hakim Yang Memberikan Wasiat Wajibah Kepada Keturunan Pewaris Yang Berbeda Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 218K/AG/16). Indonesian Notary, Vol. 1 (4).

Pahroji, H. D., & SH, M. (2016). Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Milik Serta Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah. Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum, Vol. 1 (2). https://doi.org/10.35706/dejure.v1i2.506

Sabir, M. (2019). Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995). DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 17 (2).

Rifai, Ahmad. (2010). Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, hal. 50.

Asshiddique, Jimmly. (2006). Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Konstitusi Press, hal. 20.

Muchsin. (2004). Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan kebijakan asasi, STIH IBLAM, hal. 4

Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, (2010). Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan, Jakarta, Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI, hal. 103.

Halim, Abd. (2013). Wasiat Wajibah Dalam KHI dan Perkembangan Penerapannnya (perspektif Maqasid Al Syariah), Laporan Penelitian Individual BOOPTN tahun 2013, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal. 80.

Mertokusumo,Sudikno. (201). Penemuan Hukum, Cahaya Atma Pusaka, hal. 89.

DOI: https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8259