REFORMASI BIROKRASI PUBLIK DI INDONESIA

Abstract

Birokrasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya demokrasi yang kental dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Akan tetapi, pemerintahan pascareformasi pun tidak menjamin keberlangsungan reformasi birokrasi terealisasi dengan baik. Kurangnya komitmen pemerintah pascareformasi terhadap reformasi birokrasi cenderung berbanding lurus dengan kurangnya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan KKN yang sudah menjadi penyakit akut dalam birokrasi pemerintahan Indonesia selama ini. Sebagian masyarakat memberikan cap negatif terhadap komitmen pemerintah pascareformasi terhadap reformasi birokrasi. Ironisnya, sebagian masyarakat Indonesia saat ini, justru merindukan pemerintahan Orde Baru yang dianggap dapat memberikan kemapanan kepada masyarakat, walaupun hanya kemapanan yang bersifat semu. Untuk itu reformasi birokrasi merupakan solusi yang sangat mendasar dengan melakukan perubahan, baik mind set, maupun culture set penyelenggara negara dari mental yang bersifat mengawasi, mengontrol dan menguasai masyarakat (colonial paradigm), menjadikan penyelenggaraan negara (birokrasi) yang pro kepada good public service serta tata kelola pemerintahan yang dapat meminalisir terjadinya tindakan KKN baik pada tingkat suprastruktur dan infrastruktur penyelenggara Negara, dan penegakan supremasi hukum.
Kata kunci : Reformasi, Birokrasi, Publik.