PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SEBAGAI PENGENDALI FUNGSI DALAM PEMBANGUNAN LANJUTAN LABORATORIUM B2P2TOOT TAWANGMANGU

Endra Wijaya; Rifkiyati Bachri; Aprilia Wardani; Kris Padayanti

doi:10.26877/e-dimas.v11i4.3994

PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SEBAGAI PENGENDALI FUNGSI DALAM PEMBANGUNAN LANJUTAN LABORATORIUM B2P2TOOT TAWANGMANGU

Endra Wijaya, Rifkiyati Bachri, Aprilia Wardani, Kris Padayanti

Abstract

Pembangunan gudang logistik Polres Lamongan, sebagai salah satu elemen infrastruktur publik, perlu dilakukan pengawasan dengan tingkat efisiensi yang tinggi untuk mendukung kebutuhan operasional kepolisian. Beberapa masalah operasional telah muncul yang menghambat penyelesaian tepat waktu. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keterlambatan dalam pengiriman material yang sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam proyek pembangunan Gudang Logistik Polres Lamongan, dengan fokus pada peran kontraktor, supplier, konsultan, dan pemilik proyek. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat menyebabkan keterlambatan proyek konstruksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis regresi linier berganda untuk menentukan hubungan antara variabel independen (lingkungan kerja, keterlambatan material, peralatan, tenaga kerja, dan perubahan desain) dengan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor tenaga kerja memiliki pengaruh terbesar terhadap keterlambatan proyek, dengan nilai beta 0,455, diikuti oleh perubahan desain yang memiliki pengaruh positif meskipun kecil. Sementara itu, faktor lingkungan kerja, keterlambatan material, dan peralatan tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Untuk mengatasi keterlambatan, penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam koordinasi antar pihak terkait, manajemen sumber daya yang lebih baik, dan perencanaan yang lebih matang. Penelitian ini memberikan wawasan yang penting untuk meningkatkan pengelolaan proyek konstruksi dan mencegah keterlambatan yang tidak terduga pada proyek-proyek serupa di masa depan.

Keywords

literacy; local wisdom; natural and social science; wordwall

Full Text:

PDF

References

Berenschot, W. dan Bedner, A. (2011). Akses terhadap Keadilan: Sebuah Pengantar tentang Perjuangan Indonesia Menjadikan Hukum Bekerja bagi Semua Orang. Dimuat dalam Berenschot, Ward, et al. Akses terhadap Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung untuk Menuntut Hak di Indonesia. Jakarta: HuMa, KITLV-Jakarta, Epistema Institute, dan Van Vollenhoven Institute.

Djatmiko, W. P. (2018). Paradigma Pembangunan Hukum Nasional yang Responsif dalam Perspektif Teori J.H. Merryman tentang Strategi Pembangunan Hukum. Jurnal Arena Hukum, 11(2), 415-433.

Fitriati. (2012). Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam Kajian Kriminologis dan Sosiologis. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 41(2), 161-166.

Hoesein, Z. A. (2012). Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum. Jurnal Rechtsvinding, 1(3), 307-327.

Muhlizi, A. F. (2017). Penataan Regulasi dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional. Jurnal Rechtsvinding, 6(3), 349-367.

Nasution, I. S. (2015). Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Jurnal Hukum dan Peradilan, 4(1), 171-188.

Pakaya, U. (2017). Bahasa Hukum dalam Putusan Perkara Pidana. Jurnal Negara Hukum, 8(1), 151-175.

Rahardjo, S. (2006). Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press.

Rahardjo, S. (2007). Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Said, I. M. (2012). Kajian Semantik terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia. Jurnal Mimbar Hukum, 24(2), 187-375.

Setiadi, W. (2018). Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha. Jurnal Rechtsvinding, 7(3), 321-334.

Shanty, W. Y. (2016). Analisis terhadap Fungsi Bahasa Indonesia Hukum dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. Jurnal Cakrawala Hukum, 7(2), 268-280.

Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Tim Fakultas Hukum Universitas Pancasila. (2019). Notula Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila, pada tanggal 12 Juli 2019, bertempat di Kantor Kelurahan Jatimulya.

Wibisana, A. G. (2019). Menulis di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur, dan Gaya. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(2), 471-496.

Widodo, S., Ginting, R., dan Lazarusli, B. (2014). IbM IPTEKS bagi Perangkat Desa dan Kelembagaan Lokal di Desa Rogomulyo dan Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 5(2), 1-8.

DOI: https://doi.org/10.26877/e-dimas.v11i4.3994