Implementasi Good Governance di Pemerintahan Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang

Intan Dwi Saputri, Suwarno Widodo, Agus Suprijanto

Abstract


Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa isu kasus permasalahan yang terjadi di pemerintahan, baik pemerintah pusat, maupun daerah. Dengan demikian perlu adanya perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan yang bermula dari lingkup terkecil yaitu desa. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) di pemerintahan desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang. Sehingga dengan hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bagian awal terkait perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dalam kajian ini metode yang digunakan yaitu metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintahan Desa Karangtengah telah mengimplementasikan good governance dalam tata kelola pemerintahannya. Implementasi prinsip profesionalitas diwujudkan dengan penempatan perangkat yang profesional sesuai bidangnya. Pertanggungjawaban secara penuh dengan bekerja sesuai pada tupoksi masing-masing sebagai wujud akuntabilitas. Tansparansi diwujudkan dengan keterbukaan atas informasi pemerintahan. Pelayanan yang cepat, tepat, akurat, serta berkualitas wujud pelayanan prima. Penyelenggaraan musyawarah atau rapat perencanaan program dan kebijakan yang melibatkan masyarakat merupakan implementasi demokrasi dan partisipasi. Efisiensi dan efektivitas diwujudkan dengan kedisiplinan, kemudahan pelayanan, dan visi misi yang terpenuhi. Serta adanya aturan-aturan yang dijadikan sebagai pedoman atau dasar pelaksanaan pemerintahan, dan terjalinnya kerja sama antara pemerintah desa dengan aparat penegak hukum sebagai bentuk perwujudan dari supremasi hukum.

References


Akhmaddhian, S. (2018). Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governance. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, 30-38.

Agus, E. P., & Sulistyastuti, D. R. (2012). Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.

Akhmaddhian, S. (2018). Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governance. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, 30-38.

Citranu. (2022). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pemerintahan Desa Untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa. Jurnal Hukum Agama Hindu, 12, 27-45

Dewi, E. N. (2021, Mei-Agustus). Komunikasi Pemerintah Desa kepada Masyarakat Desa dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Perbatasan Provinsi Jawa Barat - Provinsi Banten. Media Nusantara, XVIII, 175-182.

Dungga, W. A., Tome, A. H., & Moha, A. (2017, Mei). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintah Desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. Jurnal Ilmiah Hukum, 1-15.

Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua). Yogyakarta: Gaja Mada University Press.

Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019, Juni). Implementasi Good Governance Di Indonesia. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 1-11.

Maryam, N. S. (2016, Juni). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 1-18.

Moleong, L. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugrahaningsih, W., & Utami, I. W. (2014). Implementasi Good Governance Dengan Dasar UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Di Kota Surakarta. Seminar Nasional dan Call For Papers UNIBA, 1-9.

Pudjiarti, E. S., & Winarni, A. T. (2018). Buku Ajar Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.

Putra, H. S. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. Airlangga University, 1-19.

Rangkuti, F. (2017). Custommer Care Excellence. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Umum.

Sabarno, H. (2017). Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Dan Pengelolaan Pulau-Pulau Indonesia Di Wilayah Perbatasan. Jurnal Hukum dan Pembangunan.

Sedarmayanti. (2004). Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik). Bandung: CV. Mandar Maju.

Setiawan, G. (2004). Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Soepomo, P. (2000). Definisi Akuntan Sektor Publik Dalam Upaya Penciptaan Good Government Governance, Kongres Nasional Akuntansi IV, Jakarta, Ikatan Akuntan Indonesia.

Stoker, G. (1998). Governance as Theory: Five Propositations. International Social Science Journal, 50, 17-28.

Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum, 82-95.




DOI: https://doi.org/10.26877/civis.v13i1.16936

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2024 CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan



Creative Commons License
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan 
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2597-4408 (Online - Elektronik)


.