PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SEBAGAI PENGENDALI FUNGSI DALAM PEMBANGUNAN LANJUTAN LABORATORIUM B2P2TOOT TAWANGMANGU

Hartanto Hartanto; Djoko Budiarto

doi:10.26877/m-y.v5i1.11753

PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SEBAGAI PENGENDALI FUNGSI DALAM PEMBANGUNAN LANJUTAN LABORATORIUM B2P2TOOT TAWANGMANGU

Hartanto Hartanto, Djoko Budiarto

Abstract

Pembangunan gudang logistik Polres Lamongan, sebagai salah satu elemen infrastruktur publik, perlu dilakukan pengawasan dengan tingkat efisiensi yang tinggi untuk mendukung kebutuhan operasional kepolisian. Beberapa masalah operasional telah muncul yang menghambat penyelesaian tepat waktu. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keterlambatan dalam pengiriman material yang sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam proyek pembangunan Gudang Logistik Polres Lamongan, dengan fokus pada peran kontraktor, supplier, konsultan, dan pemilik proyek. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat menyebabkan keterlambatan proyek konstruksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis regresi linier berganda untuk menentukan hubungan antara variabel independen (lingkungan kerja, keterlambatan material, peralatan, tenaga kerja, dan perubahan desain) dengan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor tenaga kerja memiliki pengaruh terbesar terhadap keterlambatan proyek, dengan nilai beta 0,455, diikuti oleh perubahan desain yang memiliki pengaruh positif meskipun kecil. Sementara itu, faktor lingkungan kerja, keterlambatan material, dan peralatan tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Untuk mengatasi keterlambatan, penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam koordinasi antar pihak terkait, manajemen sumber daya yang lebih baik, dan perencanaan yang lebih matang. Penelitian ini memberikan wawasan yang penting untuk meningkatkan pengelolaan proyek konstruksi dan mencegah keterlambatan yang tidak terduga pada proyek-proyek serupa di masa depan.

Keywords

Mudik, HAM, Pembatasan, Covid-19

Full Text:

PDF

References

Hananto Widodo, Fradhana Putra Disantara. (2021). Problematik Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19, Jurnal Suara Hukum, Vol.3 No. 1, 2021, hlm.199

Umagapi, Juniar & Sanur, Debora. (2021). Ambiguitas Kebijakan Larangan Mudik Lebaran 2021. XIII. 25.

Philipus M. Hadjon. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 72.

Johnny Ibrahim. (2005). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia : Surabaya.

L. Moleong. (2002). Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya : Bandung.

Rita Anggraeni, Rd. Henda. (2020). Penegakan Hukum Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Di Kota Cirebon Dikaitkan Dengan Perda Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Ketertiban Umum, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 11, No. 1, Februari 2020, hlm. 26

Alexandra Flynn, Vulnerable (The Law, Policy And Ethics Of Covid-19), Chapter A-8, Canadiana (ebook) 20200262815, Third Quarter, University of Ottawa Press, 2020, hlm. 132

Randi, Yusuf. (2020). Pandemi Corona sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja oleh Perusahaan Dikaitkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jurnal Yurisprudensi. Vol. 3. No. 2. 2020, hlm. 121.

Ontran Sumantri Riyanto dan Hetty W.A. Panggabean. (2021). Tantangan Bagi Dokter Atas Ketidakjujuran Pasien Dalam Memberikan Keterangan Di Masa Pandemi Covid-19, Syntax Literate, Vol. 6, No. 6, Juni 2021, hlm. 2995.

Ainaya Nadine dan Zulfa Zahara Imtiyaz. (2020). Analisis Upaya Pemerintah Dalam Menangani Mudik Melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 Pada Masa Covid-19, Jurnal Media Iuris Vol. 3 No. 3, Oktober 2020, hlm 280.

Ratna Kumala Sari, Sapto Budoyo. (2020). Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Hukum Di Indonesia, Jurnal Meta-Yuridis, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, Vol 2, No 2, hlm.99.

DOI: https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.11753