ANALISIS PENERAPAN SISTEM AHU ONLINE PADA DITJEN AHU, KEMENKUMHAM REPUBLIK INDONESIA: SUATU KAJIAN YURIDIS NORMATIF
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
David Osborn & Ted Gaebler. (1996). Kewirausahaan Birokrasi: Mentransformasikan Semangat Kewirausahaan ke Sektor Publik. Reinventing Government, Jakarta: CV. Teruma Grafika, hal. 32.
David Osborn & Peter Pelastrik, (1997). Mengusir Beauraukrasi: Lima Strategi untuk Menemukan Kembali Pemerintahan. Baca MA: Pers Universitas Harvard.
Hukumonline.com. (2016). Kini, Notaris Tidak Hanya Dapat Mengakses Pendaftaran Fidusia. Pemerintah mengklaim bahwa data yang ada aman dari penyalahgunaan, tersedia di http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56ea67a77cb27/kini--tak -Only-notary-with-access -fidusia-pendaftaran. [Diakses, 12 Mei 2016]
Kompas.com. (2015). Layanan "Online" dan Sistem Layanan Pembayaran Ditjen AHU Diresmikan, tersedia di http://nasional.kompas.com/read/2015/05/28/11291991/Sistem.Layanan.Jasa.dan. Payment.Online.di.Ditjen.AHU. Diresmikan. [Diakses, 16 April 2016]
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74
Mas'ud Said. (2007). Birokrasi dalam Birokrasi Negeri, Malang: UMM Press.
Miftah Toha. (2008). Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi, Jakarta: Kencana Prenada, hal. 6-7.
Miftah Thoha. (2003). Pengembangan Organisasi, Proses Diagnosis dan Intervensi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 45.
Peter M. Blau & Meyer. (2000). Birokrasi dalam Masyarakat Modern, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 4.
Soesilo Zauhar. (1996). Reformasi Administrasi: Konsep dan Strategi, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 4.
Sondang HAL. Siagian. (1994). Patologi Birokrasi: Analisis Administratif dan Terapi, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 5-6.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Serjono Soekanto. (1986). Pengantar Riset Hukum. Jakarta: UI Press, hal. 10.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). Riset Hukum Normatif: An Overview, Edisi I, Cet. V., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 29.
Tempo.co. (2016). Mencegah Pemerasan, Peningkatan Layanan Administrasi Hukum Online, tersedia di https://m.tempo.co/read/news/2016/03/18/063754721/ cegah-pemerasan-layanan-hukum-administrasi-online-ditingkatkan, [Diakses, 12 Mei 2016]
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 14.
DOI: https://doi.org/10.26877/m-y.v4i1.7990
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Jurnal Meta-Yuridis
Jurnal Meta-Yuridis
Alamat Redaksi: Kantor Jurnal Meta-Yuridis UPGRIS Gedung Pusat Ruang Fakultas Hukum, Jalan Sidodadi Timur No. 24 Dr. Cipto Semarang.
Telp. (024) 8316377; Faks. (024) 8448217.
Pos-email: [email protected] dan metayuridisjurnal@gmail.com.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.