PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SEBAGAI PENGENDALI FUNGSI DALAM PEMBANGUNAN LANJUTAN LABORATORIUM B2P2TOOT TAWANGMANGU

sunardi sunardi

doi:10.26877/m-y.v1i2.2917

PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SEBAGAI PENGENDALI FUNGSI DALAM PEMBANGUNAN LANJUTAN LABORATORIUM B2P2TOOT TAWANGMANGU

sunardi sunardi

Abstract

Pembangunan gudang logistik Polres Lamongan, sebagai salah satu elemen infrastruktur publik, perlu dilakukan pengawasan dengan tingkat efisiensi yang tinggi untuk mendukung kebutuhan operasional kepolisian. Beberapa masalah operasional telah muncul yang menghambat penyelesaian tepat waktu. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keterlambatan dalam pengiriman material yang sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam proyek pembangunan Gudang Logistik Polres Lamongan, dengan fokus pada peran kontraktor, supplier, konsultan, dan pemilik proyek. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat menyebabkan keterlambatan proyek konstruksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis regresi linier berganda untuk menentukan hubungan antara variabel independen (lingkungan kerja, keterlambatan material, peralatan, tenaga kerja, dan perubahan desain) dengan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor tenaga kerja memiliki pengaruh terbesar terhadap keterlambatan proyek, dengan nilai beta 0,455, diikuti oleh perubahan desain yang memiliki pengaruh positif meskipun kecil. Sementara itu, faktor lingkungan kerja, keterlambatan material, dan peralatan tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Untuk mengatasi keterlambatan, penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam koordinasi antar pihak terkait, manajemen sumber daya yang lebih baik, dan perencanaan yang lebih matang. Penelitian ini memberikan wawasan yang penting untuk meningkatkan pengelolaan proyek konstruksi dan mencegah keterlambatan yang tidak terduga pada proyek-proyek serupa di masa depan.

Keywords

Fungsi Pengawasan DPR, Good Governance dan Clean Government

Full Text:

PDF

References

DAFTAR PUSTAKA

Buku

B.N.Marbun, DPR : Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, Edisi Revisi,Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,2002.

David E. Apter, Pengantar Analisa Politik, Jakarta : LP3ES,2011.

Garreth Griffith, Parliament and Accountability: The Role of Parliamentary Oversight Commitees, Briefing Paper of NSW Parliamentary Library Research Service,2005.

Jimly Ashidiqie, Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005.

Ronny Hanntijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan jurumetri, Ghalia Indonesia, Jakarta,1990.

Sanit, Arbi, Swadaya Politik Masyarakat: Telaah tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi, cetakan keenam, Jakarta : CV. Rajawali,2004.

__________, Sistem Politik di Indonesia, cetakan ketiga, Jakarta : CV. Raja Grafindo Persada,2008.

Journal

Hana Hariani, Implementasi Fungsi Pengawasan Legislatif dalam Perspektif Otonomi Daerah, Jurnal Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Malang,2014.

Hans Gripnau, Journal : Utrecht Law Review, Volume 9, Issue 2 (March) 2013, ISSN: 1871-515X, Equality, Legal Certainty and Tax Legislation in the Netherlands Fundamental Legal Principles as Checks on Legislative Power: A Case Study

M. Arsyad Mawardi, 2008, Pengawasan dan Keseimbangan antara DPR dan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Jurnal Hukum Vol. 15, No. 1, Januari 2008.

Muh. Yusuf, Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran (Study di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi barat), Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1, November 2012

Priit Suve, A Journal of Vytautas Magnus University, VOLUME 8, NUMBER 1 (2015), ISSN 2029-0454, Designing Multidimensional Policing Strategy And Organization: Towards A Synthesis Of Professional And Community Police Models.

Zulkarnain Ridlwan, 2015, Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2, Juni 2015.

DOI: https://doi.org/10.26877/m-y.v1i2.2917