PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SEBAGAI PENGENDALI FUNGSI DALAM PEMBANGUNAN LANJUTAN LABORATORIUM B2P2TOOT TAWANGMANGU

Inas Shofia Widiyati, Falikhatun Falikhatun

Abstract


Pembangunan gudang logistik Polres Lamongan, sebagai salah satu elemen infrastruktur publik, perlu dilakukan pengawasan dengan tingkat efisiensi yang tinggi untuk mendukung kebutuhan operasional kepolisian. Beberapa masalah operasional telah muncul yang menghambat penyelesaian tepat waktu. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keterlambatan dalam pengiriman material yang sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam proyek pembangunan Gudang Logistik Polres Lamongan, dengan fokus pada peran kontraktor, supplier, konsultan, dan pemilik proyek. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat menyebabkan keterlambatan proyek konstruksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis regresi linier berganda untuk menentukan hubungan antara variabel independen (lingkungan kerja, keterlambatan material, peralatan, tenaga kerja, dan perubahan desain) dengan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor tenaga kerja memiliki pengaruh terbesar terhadap keterlambatan proyek, dengan nilai beta 0,455, diikuti oleh perubahan desain yang memiliki pengaruh positif meskipun kecil. Sementara itu, faktor lingkungan kerja, keterlambatan material, dan peralatan tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Untuk mengatasi keterlambatan, penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam koordinasi antar pihak terkait, manajemen sumber daya yang lebih baik, dan perencanaan yang lebih matang. Penelitian ini memberikan wawasan yang penting untuk meningkatkan pengelolaan proyek konstruksi dan mencegah keterlambatan yang tidak terduga pada proyek-proyek serupa di masa depan.



Full Text:

PDF

References


Ariesta, R. P. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang. Jurnal Akuntansi Dewantara, 173-186.

Astina, S. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 1-30.

Burner, dkk (2017). The role of gender in the provision of public goods through tax compliance. Elsevier, 45-55.

Ghozali, I. (2019). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IMB SPSS 25. Semarang: BP Undip.

Jimenez. (2016). Tax compliance in a social setting: The influence of social norms, trust in government, and perceived fairness on taxpayer compliance. Elsevier, 17-26.

Jogiyanto. (2015). Sistem Informasi Keperilakuan. Yogyakarta: Andi Offset.

Lintang, K. (2017). Analsis Penerapan E-Faktur dalam Upaya Meningkatkan Kepatuham Pengusaha Kena Pajak untuk Pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Manado. Jurnal Emba, 2023-2032.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi .

Mustapha, B. (2015). Tax Service Quality: The Mediating Effect of Perceived Ease of Use of the Online Tax System. Elsevier.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. .

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Penunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pelaporan dan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran Melalui E-Tax.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2018 tentang Sistem Monitoring, Pelaporan, dan Pembayaran Pajak Daerah secara Online.

Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Dewantara, 15-30.

Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.

Tiraada. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa. Jurnal Emba.

Widnyani, I. A. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 2176-22




DOI: https://doi.org/10.26877/sta.v2i2.5157

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.